Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia semakin memperkuat perannya di tingkat global dengan menjalin kerja sama strategis bersama United States of Pharmacopeia (USP). Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan standar mutu obat serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) di BPOM. Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya agar BPOM semakin dikenal secara luas, baik di dalam maupun luar negeri.

“Presiden Prabowo telah memberikan lima arahan utama kepada BPOM sejak saya dilantik pada Agustus tahun lalu. Salah satu instruksi utama beliau adalah menjadikan BPOM sebagai institusi yang dikenal secara global,” ungkap Taruna dalam keterangan resminya pada Jumat (1/3/2025).

Dalam pertemuannya dengan delegasi USP yang dipimpin oleh Vice President of Region and Program Operations, Alessandro Slama, Taruna juga memaparkan empat arahan lainnya dari Presiden, yang mencakup:

1. Menjamin keamanan, kandungan gizi, dan kualitas produk makanan yang beredar di Indonesia agar layak dikonsumsi masyarakat.
2. Memperkuat koordinasi dan sinkronisasi dengan berbagai lembaga terkait dalam sistem pengawasan obat dan makanan.
3. Mendorong kemandirian industri farmasi nasional dalam penyediaan obat.
4. Mempermudah akses masyarakat terhadap obat-obatan yang dibutuhkan dengan harga yang lebih terjangkau.

BPOM Semakin Mendunia

Sebagai langkah awal dari kolaborasi ini, BPOM telah resmi menjadi Associate Member dalam USP Convention tahun ini. Keanggotaan ini membuka peluang bagi BPOM untuk turut serta dalam USP Convention Meeting dan The Asia Pacific (APAC) Regional Chapter Meeting yang akan diadakan di Rockville, Maryland, Amerika Serikat, pada awal Mei 2025.

Forum tersebut akan mempertemukan sekitar 40-50 regulator dari berbagai negara, menjadi ajang diskusi serta berbagi pengalaman terkait sistem pengawasan obat dan produk biologis di tingkat internasional.

Fokus Kerja Sama: Peningkatan Standar dan Kapasitas SDM

Nota kesepahaman (MoU) antara BPOM dan USP yang akan segera ditandatangani menitikberatkan pada peningkatan standar kualitas obat, terutama dalam hal adopsi standar farmakope dan monografi obat. Selain itu, kerja sama ini juga mencakup pengembangan kapasitas tenaga laboratorium BPOM agar semakin kompeten dalam pengujian dan pengawasan obat-obatan yang beredar di pasaran.

Melalui sinergi ini, BPOM berharap mendapatkan dukungan teknis dari USP, terutama dalam upayanya meraih status WHO Listed Authority (WLA)—pengakuan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terhadap lembaga pengawas obat dan makanan yang memenuhi standar global.

Dengan semakin eratnya kerja sama antara BPOM dan USP, diharapkan pengawasan mutu obat di Indonesia dapat semakin ketat dan memenuhi standar internasional. Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari strategi besar BPOM untuk semakin berperan aktif dalam sistem regulasi farmasi global, demi kesehatan dan keselamatan masyarakat luas.