Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang mempercepat penyusunan peta jalan kecerdasan buatan (AI), yang ditargetkan selesai dalam tiga bulan ke depan. Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, menyatakan bahwa peta jalan ini merupakan langkah strategis dalam membangun tata kelola AI yang komprehensif serta mendorong pertumbuhan industri berbasis teknologi AI secara berkelanjutan.

Proses perumusan peta jalan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi dan perusahaan swasta, untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan mencakup berbagai aspek penting. Pemerintah juga mengkaji regulasi AI dari negara maju sebagai referensi, dengan tujuan menyesuaikan posisi Indonesia dalam persaingan teknologi global. Regulasi yang berbasis insentif dan fleksibel diprioritaskan guna mendukung inovasi tanpa membebani industri dengan aturan yang menghambat perkembangan AI.

Saat ini, tantangan utama yang dihadapi adalah pembangunan infrastruktur AI dan pengembangan talenta digital. Pemerintah menekankan bahwa kedua aspek ini harus diperkuat terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh dalam implementasi AI di berbagai sektor. Investasi besar-besaran dalam peningkatan kapasitas SDM menjadi prioritas utama, mengingat kecepatan perkembangan teknologi AI yang sangat pesat.

Peta jalan AI ini nantinya akan menjadi panduan bagi kementerian dan lembaga terkait dalam mengembangkan serta mengawasi adopsi teknologi AI di masing-masing sektor. Dengan perencanaan yang matang, diharapkan AI dapat menjadi pilar utama dalam transformasi digital Indonesia, terutama dalam mewujudkan sistem pemerintahan digital yang efisien dan ekonomi digital yang inklusif. Selain itu, regulasi yang adaptif juga akan diterapkan melalui mekanisme sandboxing untuk memastikan keseimbangan antara inovasi dan perlindungan data.

Ketua Dewan Pengawas KORIKA, Bambang Brodjonegoro, menegaskan bahwa sektor-sektor prioritas dalam pengembangan AI meliputi informasi, jasa keuangan, serta manajemen pelanggan dan hubungan industri. Sementara itu, sektor kesehatan masih menghadapi tantangan besar karena ketergantungan pada teknologi impor. Selain itu, kesenjangan talenta digital yang diproyeksikan mencapai 3 juta orang pada 2030 menjadi isu serius yang perlu diatasi dengan penambahan 500 ribu tenaga ahli AI per tahun. Keamanan siber juga menjadi perhatian utama di tengah meningkatnya ancaman serangan ransomware dan kebocoran data. Oleh karena itu, regulasi yang ketat dan penguatan infrastruktur digital menjadi langkah strategis untuk mendukung kemajuan AI di Indonesia.