Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah menyusun peta jalan pengembangan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia. Roadmap ini ditargetkan selesai dalam tiga bulan dan akan menjadi landasan tata kelola AI yang komprehensif dalam tiga tahun ke depan. Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, menyatakan bahwa penyusunan roadmap ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi dan perusahaan yang memiliki kepentingan di bidang AI. Diskusi telah dilakukan dalam berbagai forum guna memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan perkembangan global.

Nezar juga menyoroti bahwa regulasi dari negara-negara maju dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan AI di Indonesia. Ia mengapresiasi berbagai studi dari lembaga terkait yang memberikan rekomendasi dalam membangun tata kelola AI yang inklusif. Pemerintah berencana menerapkan regulasi berbasis insentif yang fleksibel agar inovasi AI tetap berkembang tanpa terkendala beban kepatuhan yang berlebihan. Selain itu, Komdigi juga berkomitmen menyelesaikan tantangan infrastruktur AI dan menekan biaya kepatuhan melalui kebijakan yang inklusif.

Selain aspek regulasi, pemerintah juga fokus pada pengembangan sumber daya manusia di bidang AI dengan mendorong investasi pada talenta digital. Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru di Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Aju Widya Sari, menegaskan bahwa roadmap ini harus disusun dengan cepat agar tidak tertinggal dari perkembangan teknologi yang terus bergerak dinamis. Menurutnya, roadmap ini akan menjadi acuan bagi kementerian dan lembaga dalam merancang kebijakan terkait pengembangan, penerapan, dan pengawasan AI di berbagai sektor.