Di tengah gelombang antusiasme terhadap kecerdasan buatan (AI), tak sedikit pihak—termasuk tokoh politik seperti Wakil Presiden Gibran—yang kerap menggaungkan manfaat luar biasa dari teknologi ini. Namun, di balik kilau inovasi tersebut, ada dampak negatif yang sering kali luput dari sorotan. AI, yang dirancang untuk meniru kemampuan berpikir manusia seperti belajar, mengambil keputusan, dan bernalar, kini telah merambah berbagai sektor, dari kesehatan, keuangan, hingga hiburan.

Sayangnya, perkembangan pesat ini menyimpan risiko yang nyata. Algoritma yang digunakan AI bisa menyimpan bias diskriminatif jika dilatih dengan data yang tidak adil. Ketimpangan ini bahkan bisa memengaruhi sistem hukum dan rekrutmen kerja. Tak hanya itu, otomatisasi yang ditawarkan AI juga memicu pengurangan tenaga kerja, khususnya di sektor-sektor pekerjaan yang bersifat repetitif dan minim keterampilan teknis. Ancaman ini bisa memperbesar jurang pengangguran, terutama di negara berkembang.

AI juga memainkan peran besar dalam penyebaran informasi palsu dan manipulasi opini publik. Lewat algoritma media sosial dan teknologi deepfake, masyarakat kini makin sulit membedakan antara fakta dan rekayasa. Ditambah lagi, pelatihan model AI besar menyedot energi dalam jumlah besar, yang pada gilirannya memberi dampak serius pada lingkungan. Belum lagi isu pelanggaran privasi, serangan siber, hingga ketergantungan teknologi yang bisa mengikis kemampuan berpikir kritis manusia.

Untuk itu, regulasi ketat dan kesadaran bersama sangat dibutuhkan agar perkembangan AI tetap berpijak pada nilai etika dan kemanusiaan. Tanpa pengawasan yang cermat, AI justru bisa menjadi pisau bermata dua dalam peradaban kita.